Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015)

Abstract

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Meskipun demikian, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan daerah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat dan provinsi, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015. Penelitian analisis implementasi kinerja ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015, dalam analisis data, diawali dengan menghimpun data melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan; kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai hasil analisis rasio-rasio keuangan daerah yakni; rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio-rasio menunjukan nilai yang tinggi. Adapun yang menjadi hambatan dalam keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yakni; ketidakakuratan data potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD), minimnya pengalokasian anggaran, dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah. Dan solusi dalam keberhasilan kinerja realisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yakni memperbaiki manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pengelokasian anggaran, dan meningkatkan koordinasi, sosialisasi, pembinaan serta pengendalian.